SUKABUMI — Persoalan rumah roboh hingga kerusakan infrastruktur kembali menjadi sorotan DPRD Kota Sukabumi. Pemerintah daerah didesak segera mengambil langkah cepat guna merespons kondisi darurat yang dialami warga.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait rumah milik Wendi, seorang juru parkir di kawasan Tipar, Kecamatan Citamiang, yang ambruk pada Kamis malam (2/4/2026).
Menindaklanjuti laporan tersebut, Inggu langsung meninjau lokasi bersama aparat kelurahan dan petugas BPBD. Dari hasil pengecekan, kondisi bangunan diketahui sudah tidak layak huni dan berpotensi membahayakan sejak sebelumnya.
“Situasinya cukup memprihatinkan dan perlu segera ditangani,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan warga. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), khususnya bidang perumahan, untuk mencari solusi.
Namun demikian, Inggu mengakui keterbatasan anggaran dalam program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi kendala utama. Ia memperkirakan bantuan pembangunan baru dapat diupayakan melalui anggaran perubahan.
Tak hanya di Citamiang, kasus serupa juga ditemukan di wilayah lain seperti Kecamatan Baros.
“Kami di Komisi II akan terus mendorong agar ini masuk prioritas karena menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Sementara itu, korban berharap adanya perhatian cepat dari pemerintah untuk membangun kembali tempat tinggalnya. Bantuan darurat telah mulai disalurkan, termasuk dari BPBD berupa terpal untuk kebutuhan sementara.
Selain persoalan hunian, DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan. Salah satunya terjadi di Jalan Ciaul Pasir yang kondisinya cukup parah dan membahayakan pengguna.
Inggu menyebut, kerusakan jalan tersebut bahkan telah menyebabkan kecelakaan, di mana seorang pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian wajah.
“Jalan ini harus segera diperbaiki karena membahayakan pengguna,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai kebutuhan anggaran mendesak seperti perbaikan rumah dan jalan seharusnya dapat diantisipasi melalui skema anggaran perubahan. DPRD mendorong dinas terkait untuk segera menyiapkan alokasi parsial guna percepatan penanganan.
Saat ini, DPRD menunggu langkah konkret pemerintah daerah, terutama setelah dana transfer dari pemerintah pusat mulai terealisasi.
“Begitu anggaran tersedia, pelaksanaan pembangunan harus langsung berjalan tanpa menunggu lama,” pungkasnya.
