SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya dalam mempercepat arah pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada hasil yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai fondasi utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia memastikan seluruh proses perencanaan dikawal langsung, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, guna menjamin program yang dirancang dapat direalisasikan secara efektif.
“Dari kelurahan, kecamatan sampai kota saya ikuti. Ini untuk memastikan apa yang dirancang benar-benar bisa dijalankan dan berdampak,” ujarnya usai kegiatan, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta pengurangan angka pengangguran.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga mulai menyiapkan pengembangan kawasan ekonomi baru sebagai langkah memperkuat pertumbuhan daerah.
“Kita dorong ekonomi baru agar ada akselerasi. Tantangan ke depan harus dijawab dengan langkah yang lebih progresif,” tegasnya.
Ayep turut menyoroti pentingnya dukungan anggaran, khususnya dari pemerintah pusat, agar program prioritas dapat berjalan optimal.
“Kalau fiskal kuat, maka eksekusi program juga akan maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menyebut Musrenbang tingkat kota sebagai fase krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah proses akhir dari rangkaian panjang usulan masyarakat. Semua disaring dan dirumuskan agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga harus mampu mendorong capaian indikator makro daerah.
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengendalian ketimpangan, dan penanganan stunting. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan,” paparnya.
Hasan juga menekankan pentingnya menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program itu harus katara, karasa, karampa, dan katarima. Jadi manfaatnya jelas dan nyata,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi strategi utama karena memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Dari pembangunan itu muncul aktivitas ekonomi, ada tenaga kerja terserap, dan perputaran ekonomi meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berbagai persoalan sosial telah dipetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Kita sudah punya data yang jelas, tinggal memastikan programnya tepat dan efektif,” katanya.
Hasan menambahkan, transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
“Kita ingin masyarakat memahami setiap tahapan, sehingga ada dukungan bersama terhadap program yang dijalankan,” pungkasnya.
