SUKABUMI — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Sukabumi tidak sekadar menjadi ajang seremoni bagi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Momentum ini dimanfaatkan sebagai titik evaluasi sekaligus penegasan arah pembangunan ke depan.
Usai kegiatan di Lapang Merdeka, Rabu (1/4/2026), Ayep menegaskan bahwa visi “maju dan berdaulat lahir batin” harus diwujudkan dalam capaian nyata, bukan sekadar slogan. Ia menuntut seluruh jajaran pemerintah menghadirkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Empat tahun ke depan harus menghasilkan kesejahteraan nyata. Tidak ada ruang untuk kinerja biasa-biasa saja,” tegasnya.
Ayep menetapkan standar tinggi bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan target capaian kinerja di atas 90. Profesionalisme dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempercepat pembangunan.
Di sektor program, Pemerintah Kota Sukabumi mulai menggulirkan sejumlah agenda strategis, salah satunya rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, keterbatasan lahan datar seluas 5–6 hektare menjadi tantangan utama yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan.
Sebagai solusi, Pemkot memilih pendekatan bertahap dengan membangun sekolah perintis terlebih dahulu. Langkah ini mencerminkan pergeseran kebijakan dari perencanaan normatif menuju eksekusi yang lebih adaptif.
“Yang penting program berjalan dulu, sambil kita siapkan skema besar yang lebih ideal,” ujarnya.
Untuk tiga tahun ke depan, Ayep mengunci fokus pembangunan pada sektor infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa orientasi tidak lagi pada besarnya penyerapan anggaran, melainkan kualitas dan keberlanjutan hasil.
Setiap proyek, kata dia, harus memiliki daya tahan panjang dan manfaat nyata, bahkan ditargetkan dapat digunakan hingga 25 tahun. Pernyataan ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap pola pembangunan sebelumnya.
Di sisi lain, efisiensi anggaran menjadi pilar utama kebijakan. Pemkot Sukabumi menargetkan penghematan belanja barang dan jasa hingga 20–30 persen melalui evaluasi menyeluruh, termasuk konsultasi dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Efisiensi bukan sekadar memangkas, tapi memastikan setiap rupiah bekerja maksimal,” kata Ayep.
Terkait kebijakan nasional seperti pembatasan BBM dan skema work from home (WFH), Pemkot menyatakan akan bersikap adaptif dengan mengikuti arahan pemerintah pusat. Meski demikian, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal dengan pengaturan kehadiran aparatur.
Di akhir, Ayep menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Dengan penguatan PAD, Pemkot Sukabumi diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program prioritas secara berkelanjutan.
“HUT ke-112 ini harus menjadi koreksi bersama. Kita ingin pembangunan yang lebih disiplin, efisien, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
