CIANJUR | reaksinusantaranews.com – Lembaga masyarakat Benteng Independen Cianjur Raya (BICARA) mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat untuk segera menindaklanjuti keluhan warga mengenai pencemaran air akibat limbah pabrik makanan ringan (ciki) di Kampung Sukamaju, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua BICARA, Nendi Runendi, SH., dalam kunjungannya ke kantor DLH Kabupaten Cianjur, Selasa (14/10/2025). Nendi diterima langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Cianjur, Komarudin, guna membahas persoalan lingkungan yang dinilai telah mengganggu hajat hidup orang banyak tersebut.
“Kami datang untuk meminta kejelasan serta tindakan tegas dari pemerintah daerah, karena dampak limbah ini sudah dirasakan langsung oleh warga. Air yang digunakan masyarakat kini tercemar dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegas Nendi dalam pertemuan tersebut.
Menurut Nendi, masyarakat sekitar telah merasakan dampak signifikan dari aktivitas pabrik tersebut. Air yang sebelumnya bersih kini diduga telah terkontaminasi limbah, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan kelayakan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Cianjur, Komarudin, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan pengecekan lapangan (crosscheck) untuk memverifikasi kondisi yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti.
“DLH akan turun langsung ke lokasi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan, maka penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” janji Komarudin.
Ia menegaskan komitmen DLH dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Selain pemeriksaan lingkungan, Komarudin juga menyoroti pentingnya aspek perizinan. Ia menginstruksikan agar timnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan perizinan usaha pabrik yang bersangkutan.
Pemeriksaan ini akan mencakup izin produksi dan klasifikasi kegiatan usaha yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini untuk memastikan bahwa operasional pabrik telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya dari sisi lingkungan tetapi juga administratif.
Kunjungan BICARA ke DLH ini menjadi bentuk komitmen organisasi masyarakat dalam mengawal isu-isu strategis di daerah, khususnya yang menyangkut hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Masyarakat pun menunggu tindak lanjut dan realisasi dari janji pemeriksaan ini.***
