CIANJUR, 28 Januari 2026 – Proyek panas bumi atau geotermal di Gunung Gede, yang dikemas sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) penghasil energi bersih, justru dikritik tajam sebagai “mesin pemerkosa hak hidup” petani dan warga lokal. Analisis hukum terbaru dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Merah Putih MACAB Cianjur membeberkan potensi badai konflik sosial-hukum yang masif, lengkap dengan ancaman kriminalisasi, sengketa tanah tak berujung, dan risiko bencana ekologis di kawasan rawan gempa.
Analisis yang dirilis Rabu (28/1) ini menyoroti dua ancaman hukum paling akut yang sudah mengintai di pelupuk mata. Pertama, jerat pasal penghasutan (Pasal 160 KUHP) yang dianggap sebagai “pedang di atas leher” bagi warga dan aktivis yang vokal menolak. “Bukan perlindungan hukum, tapi alat pembungkam yang sistematis,” tulis LBH.
Kedua, adalah pola “sosialisasi tertutup” yang mencurigakan. LBH menduga kuat adanya persekongkolan antara pengembang dengan oknum aparat desa, yang berpotensi menjadi pemicu konflik horizontal sesama warga. “Satu pihak diiming-imingi, sementara mayoritas petani pemilik lahan produktif justru akan tersingkirkan,” tegas rilis tersebut.
Secara legal, proyek yang mencakup tiga kabupaten (Cianjur, Sukabumi, Bogor) ini dinilai “berjalan di atas kekakuan peraturan”. Meski punya payung UU Panas Bumi, implementasinya dianggap bertabrakan frontal dengan UU Kehutanan dan perlindungan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Perubahan status kawasan disebut sebagai pintu masuk bagi penggusuran dan kerusakan permanen pada sumber air dan ekosistem.
Yang lebih mencemaskan, lokasi proyek berdempetan dengan Zona Cugenang, area yang masih trauma dan rentan pascagempa besar 2022. LBH menegaskan, ini bukan lagi soal pelanggaran administrasi, melainkan “permainan dengan nyawa manusia”. Proyek geotermal dinilai berpotensi memicu gempa mikro (induced seismicity), mengeluarkan gas beracun, dan mencemari sumber air warga. “Pemerintah seharusnya belajar dari bencana, bukan mendatangkan bencana baru,” papar LBH.
LBH juga menyoroti sikap “plin-plan” Pemerintah Kabupaten Cianjur. Janji politik kepala daerah untuk menolak geotermal saat kampanye, ternyata berbanding terbalik dengan izin dan dukungan diam-diam di lapangan. “Ini adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Warga mulai melihat pemda bukan sebagai pelindung, tapi sebagai kaki-tangan pengusaha. Krisis kepercayaan ini adalah bensin bagi perlawanan sosial,” tulis analisis itu.
Ketegangan sudah mulai meledak dalam beberapa aksi warga mengusir alat berat, yang disebut LBH sebagai bentuk “ketidakpatuhan yang sah” akibat hilangnya legitimasi proses perizinan.
Inti dari seluruh analisis ini adalah tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Mengorbankan kelangsungan hidup ribuan petani, merusak lingkungan hidup mereka, dan merampas mata pencaharian dinilai sebagai pelanggaran langsung terhadap konstitusi. LBH secara terbuka menyatakan siaga memberikan pembelaan hukum bagi warga yang terintimidasi.
Sebagai solusi, LBH mendesak diterapkannya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara murni, yaitu persetujuan tanpa paksaan, di awal, dengan informasi lengkap dan transparan tentang semua risiko. “Selama ini sosialisasi hanya seperti iklan. Hanya keuntungan yang dijual, sementara ancaman nyata disembunyikan,” tukasnya.
Merespons keadaan, LBH menghimbau seluruh masyarakat terdampak untuk bersatu. Sebuah petisi penolakan massal dan aksi kolektif sedang digalang. “Kami yakin proyek ini akan menghadapi gelombang perlawanan hukum dan sosial yang tak terelakkan. Ini soal hidup mati, soal napas terakhir tanah pertanian mereka,” tutup pernyataan tersebut.
Proyek Geotermal Gunung Gede kini telah melampaui wacana energi. Ia telah menjadi “ladang uji” nyata bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum lingkungan, menghormati HAM, dan mendengar jeritan terakhir kedaulatan masyarakat lokal atas tanah dan air yang menghidupi mereka. Pertarungan antara mega-proyek dan nafas petani kini memasuki babak yang paling kritis.
