CIANJUR | reaksinusantaranews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Cianjur melakukan aksi unjuk rasa damai ke Gedung Dewan DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis, 2 Oktober 2025.
Mereka menyuarakan keprihatinan mendalam menyusul banyaknya laporan siswa-siswi di Cianjur yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam orasinya, para demonstran menilai program MBG yang seharusnya berorientasi pada kesehatan dan gizi anak justru dicurigai hanya dijadikan lahan bisnis semata. Mereka menegaskan bahwa aspek higienitas dan kesehatan seringkali diabaikan, sehingga berakibat fatal bagi peserta didik.
“Kami mendesak pemerintah untuk benar-benar menjamin kesehatan rakyatnya, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi penerus bangsa. Jangan sampai program mulia ini ternodai oleh kepentingan bisnis yang mengorbankan nyawa,” demikian bunyi salah satu poster yang dibawa massa aksi.
Koordinator Aksi GMNI Cianjur, Rama, dalam pidatonya menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mempertanyakan kompetensi dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat.
“Bagaimana sebuah dapur bisa berjalan, sertifikatnya tidak ada, kemudian ahli gizinya tidak ada? Tapi kenapa dapur bisa berjalan? Ada juga dapur yang memakai gedung pemerintah, kita lihat ada juga yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegas Rama di depan puluhan rekan mahasiswanya.
Rama meminta kejadian ini harus menjadi pertanyaan publik tentang keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun generasi penerus. Ia menduga kuat adanya muatan bisnis dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun.
“Dengan anggaran ratusan triliun, ini sudah jelas angka bisnis yang tinggi. Serapan tenaga kerja yang menjadi alasan, tetapi kita lihat UMKM-UMKM yang menyuplai bahan makanan justru mengeluh karena harganya terlalu murah ketika dijual ke dapur. Ini jadi persoalan,” ujarnya.
Menurut Rama, dampak program ini sangat luas, tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada perputaran ekonomi daerah. Ia menegaskan kembali komitmen GMNI untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil (marhaen).
“Ini menjadi penegasan terakhir dari kita, bagaimana marhaen ini bisa naik kelas? Bagaimana marhaen ini bisa hidup sejahtera, menyekolahkan anaknya, dan bisa berobat ke rumah sakit? Malahan, kita menduga program MBG ini kental sekali dengan kaitan politik. Kita menduga banyak sekali pejabat-pejabat yang main di program ini,” tandasnya.
Rama menyebutkan, ketika sebuah kebijakan daerah sudah terkontaminasi intervensi politik, maka yang terjadi adalah Konflik Kepentingan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Bagaimana anggaran yang sebesar ini harus sampai dan berdampak baik? Ini saya pikir bisa berdampak 5 tahun, 10 tahun ke depan pada pertumbuhan anak-anak kita,” katanya.
Meski kritis, GMNI menegaskan bahwa program MBG layak untuk dilanjutkan asalkan dilakukan evaluasi yang jelas dan ada jaminan dari negara.
“MBG layak dilanjutkan asal ada evaluasi yang jelas dan ada jaminan negara. Negara harus menjamin. Apa dasarnya? Pembentukan bangsa ini adalah kesepakatan bersama untuk menunjang aspek-aspek kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia,” papar Rama.
Ia menekankan bahwa inti dari tuntutan mereka adalah agar MBG benar-benar menjamin makanan yang aman dan bergizi bagi anak. Peran ahli gizi, menurutnya, sangat vital.
“Ahli gizi harus merencanakan bagaimana kebutuhan secara geografis anak-anak di Kabupaten Cianjur ini harus dihitung dan direncanakan betul-betul. Harus ada pemerataan, jangan sampai ‘junk food’, ada roti yang harganya 2.000-an terus kemudian ada ulat dalam sayurnya. Itu harus dibersihkan betul-betul,” tegas Rama.
“Jadi, kita melihat juga anak-anak ini menjadi objek penghisapan dalam muatan bisnis ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur atau DPRD setempat terkait tuntutan yang disampaikan oleh GMNI. Masyarakat menunggu langkah konkret dan transparansi dalam penanganan kasus keracunan serta evaluasi menyeluruh program MBG.***
