GARUT | reaksinusantaranews.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Rika Agustiana, ST, menerima kunjungan Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (PRPK) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Brigjen Pol. Budi Satria Wiguna di Ruang Kerja Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (15/9/2025).
Bupati Garut menjelaskan, kunjungan tersebut secara khusus membahas strategi percepatan pembangunan perumahan pedesaan melalui pendekatan kolaboratif. Salah satu poin kunci yang mengemuka adalah pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam aspek perizinan.
“Kunjungan bersama Direktur PRPK pada Kementerian PKP RI ini membahas Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman khususnya di pedesaan,” ujar Bupati Garut.
Syakur mengungkapkan, demi kelancaran program tersebut, pihaknya berkomitmen penuh memfasilitasi setiap tahapan program terutama terkait birokrasi dan perizinan. Pemkab Garut, kata dia, menyadari sepenuhnya bahwa penyediaan hunian layak merupakan fondasi penting peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
“Kami berkomitmen untuk membantu seluruh proses perizinan dan hal-hal lain yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya Kabupaten Garut secara resmi menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Semoga semuanya berjalan lancar,” ujar Bupati Garut.
Sementara itu, Brigjen Pol. Budi Satria Wiguna yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Garut pada 2017-2019 lalu, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan dukungan dari Pemkab Garut. Ia menjelaskan, kunjungan ini merupakan langkah awal untuk memastikan rencana pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
“Alhamdulillah, Pak Bupati berkenan menerima kami mewakili Kementerian. Program ambisius ini membutuhkan sinergi multipihak. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif, dan kami telah berdiskusi terkait birokrasi dan kemudahan perizinan untuk rencana pembangunan kurang lebih 2.500 unit rumah di wilayah Kecamatan Limbangan,” jelas Budi.
Untuk menyukseskan program tersebut, lanjut Budi, pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa langkah yang dapat mendukung pembangunan perumahan, dan rencananya pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut.
Merespon hal itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Garut, Rika Agustiana mengatakan, Pemkab Garut akan meningkatkan kolaborasi dalam mempermudah penyediaan Program 3 Juta Rumah tersebut sehingga masyarakat bisa segera memiliki hunian yang layak dan memadai.
“Kami akan segera menyiapkan langkah-langkah konkret dan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengupayakan program tersebut. Tentunya dengan harapan agar masyarakat Garut memiliki tempat tinggal yang layak huni,” kata Rika.***
