CIANJUR | Dinamika demokrasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhary Cianjur kembali menjadi sorotan. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi Kampus (GEMPUR) menilai bahwa Senat Mahasiswa (SEMA) tidak menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal selama satu periode terakhir.
Dalam pernyataan resminya, GEMPUR menyebut SEMA mengalami kemandekan fungsional. Hal itu ditandai dengan tidak dilaksanakannya program kerja, tidak diterbitkannya produk legislasi mahasiswa, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan dan penganggaran sesuai mandat organisasi.
SEMA Dinilai Tidak Menjalankan Tiga Fungsi Utama
GEMPUR merinci sedikitnya tiga fungsi pokok SEMA yang dianggap tidak berjalan:
-
Fungsi Legislasi
Tidak ada produk hukum atau regulasi kemahasiswaan yang diterbitkan selama satu periode kepengurusan. -
Fungsi Budgeting
Tidak berlangsungnya pembahasan maupun pengawasan anggaran organisasi mahasiswa, sehingga seluruh pengelolaan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga tanpa keterwakilan mahasiswa. -
Fungsi Pengawasan
Minimnya kontrol terhadap organisasi mahasiswa menyebabkan beberapa unit kegiatan kampus terlambat menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES).
GEMPUR juga menyoroti surat bernomor 001/SEMA-STAI/P.Um/XI/2025, yang disebut sebagai surat resmi pertama SEMA setelah satu periode menjabat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang aktivitas kelembagaan SEMA selama tahun berjalan.
Polemik Rekrutmen KPUM dan Panwasluma
Selain menyoroti kinerja SEMA, GEMPUR turut mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa (Panwasluma). Mereka menilai mekanisme seleksi tidak sesuai dengan aturan organisasi karena sejumlah alasan:
-
penyusunan timeline dinilai tergesa-gesa,
-
tidak ada sosialisasi langsung ke kelas,
-
tidak tersedia indikator kelayakan calon,
-
proses seleksi hanya melibatkan sebagian kecil unsur SEMA,
-
adanya pelibatan dosen dalam proses seleksi yang dinilai berpotensi mengurangi netralitas.
Menurut GEMPUR, kondisi tersebut membuat proses seleksi perlu dievaluasi bahkan diulang, dengan prinsip transparansi dan keterlibatan seluruh mahasiswa.
Desakan dan Tuntutan
Melalui pernyataannya, GEMPUR mengajukan empat tuntutan utama:
-
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SEMA selama satu periode.
-
Penolakan segala bentuk intervensi dalam proses seleksi KPUM dan Panwasluma.
-
Desakan kepada DEMA untuk menampung aspirasi mahasiswa dan melakukan koreksi terhadap SEMA.
-
Pengulangan seluruh tahapan seleksi KPUM dan Panwasluma dengan sosialisasi terbuka kepada seluruh mahasiswa.
GEMPUR juga memberikan batas waktu 2×24 jam kepada SEMA dan DEMA untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada respons, mereka menyatakan siap mengajak mahasiswa mengambil langkah lanjutan.
