CIANJUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd., memadukan fungsi pengawasan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 dengan gerakan sosialisasi program unggulan Pemprov Jabar. Kegiatan tersebut digelar berbarengan dengan Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan se-Kecamatan Cibeber yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur di Gedung Serba Guna Cibeber, Minggu (17/5/2026).
Tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan birokrasi, politisi yang juga merupakan Anggota Komisi V DPRD Jabar itu menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana memperluas akses informasi masyarakat terkait hak dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur Hj. Susilawati, S.H., M.KP., serta Wakil Ketua Bidang Kemasyarakatan Iwan Permana, S.H.
Menurut Tom Maskun, pengawasan yang dilakukan sengaja diarahkan menjadi gerakan sosialisasi program pemerintah provinsi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus utama kali ini diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan bidang kerja Komisi V.
“Kenapa dua hal ini? Karena momentumnya tepat. Sebentar lagi kita masuk tahun ajaran baru. Jadi kami jelaskan secara gamblang mekanisme akses layanan pendidikan negeri yang difasilitasi negara lewat anggaran provinsi, supaya warga tahu hak dan cara mengaksesnya,” ujar Tom usai menyampaikan materi di hadapan ratusan kader dan tokoh masyarakat.
Untuk memastikan informasi tidak berhenti di ruang pertemuan, pihaknya melibatkan perwakilan masyarakat dari 18 desa di Kecamatan Cibeber. Masing-masing desa mengirimkan lima tokoh masyarakat yang dinilai memahami kondisi warganya.
“Alhamdulillah, kepada mereka saya sudah sampaikan detail teknisnya. Harapan kami, mereka bukan sekadar pendengar, tapi menjadi ujung tombak penyebaran informasi di desanya masing-masing. Mereka juga harus berani membantu dan mengadvokasi warga jika mengalami kesulitan mengakses layanan tersebut,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Tom menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui adanya kebijakan pemerintah provinsi yang dapat membantu pembiayaan kesehatan di luar cakupan BPJS atau fasilitas rumah sakit kabupaten.
Ia menyebut akses menuju Rumah Sakit Tulasasi Bandung yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat relatif mudah dijangkau dari Cianjur, yakni sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Kurangnya informasi, menurutnya, membuat masyarakat sering kali terbebani biaya pengobatan yang sebenarnya sudah disiapkan melalui anggaran APBD.
“Tujuan akhirnya satu, agar fasilitas dan anggaran yang sudah disediakan APBD Jabar benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya oleh warga Cianjur. Ini kebutuhan dasar dan hak masyarakat. Masih banyak program lain, tapi kami lakukan bertahap agar teknisnya benar-benar dipahami,” katanya.
Tom menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif untuk turun langsung membantu mempercepat pelayanan publik dan penyelesaian persoalan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengapresiasi kehadiran dan langkah yang dilakukan Tom Maskun di tengah konsolidasi partai dan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan pengawasan yang dibarengi sosialisasi program pemerintah seperti ini merupakan contoh ideal kerja anggota dewan yang hadir langsung di tengah masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tom Maskun yang telah hadir langsung di tengah kader dan masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus hadir membantu masyarakat dan memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat,” ujarnya.
