SUKABUMI – Momentum halalbihalal dimanfaatkan Partai NasDem Kota Sukabumi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus mematangkan strategi menghadapi agenda politik ke depan, khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg).
Ketua DPD NasDem Kota Sukabumi, H. Mulyono, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan menjadi ruang evaluasi dan penguatan soliditas kader.
Menurutnya, setelah melewati dinamika politik selama satu tahun serta momentum Ramadan, seluruh kader perlu kembali menyatukan energi untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya.
Ia memastikan, kondisi organisasi partai dari tingkat DPD hingga DPC dan sayap partai tetap solid. Bahkan, NasDem Kota Sukabumi kini bersiap mempercepat pembentukan struktur hingga ke tingkat paling bawah.
Dalam waktu dekat, penguatan struktur akan dilanjutkan melalui pembentukan DPRT sebagai bagian dari strategi memperluas jaringan politik di akar rumput. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan perolehan suara secara signifikan.
“Kalau ingin kuat di Pileg, fondasinya harus jelas dulu. Struktur partai harus rapi dan berjalan,” kata Mulyono, Sabtu (4/4).
Terkait target politik, NasDem memasang target realistis namun ambisius. Dari perolehan sebelumnya tiga kursi, partai menargetkan lonjakan menjadi tujuh kursi di DPRD Kota Sukabumi.
Meski sempat muncul wacana target lebih besar, Mulyono menilai angka tersebut sudah cukup rasional dengan mempertimbangkan kekuatan dan kondisi saat ini.
Di sisi lain, NasDem juga terus membuka komunikasi politik dengan sejumlah partai lain. Koalisi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi di kancah politik daerah.
“Komunikasi dengan partai lain seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat tetap kami bangun. Politik itu soal sinergi,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada internal partai, Mulyono juga menyoroti tantangan yang dihadapi kepala daerah. Ia menilai, keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan merealisasikan janji kampanye menjadi program nyata.
Menurutnya, seluruh upaya pembangunan pada akhirnya harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Intinya bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang paling penting,” tandasnya.
