CIANJUR — Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di Aula BPP Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Minggu (4/10/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada para petani dan penyuluh mengenai penyederhanaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, legislator Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi saat ini telah mengalami penyederhanaan secara signifikan. Rantai birokrasi yang sebelumnya panjang dipangkas agar pupuk dapat lebih cepat diterima oleh petani.
“Sebelumnya pupuk harus melewati rantai birokrasi yang rumit hingga 140 tanda tangan, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga menteri,” ujar Endang.
Ia menambahkan, selain penyederhanaan rantai distribusi, pemerintah juga telah melakukan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia terus melakukan sosialisasi agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.
Khusus di Kabupaten Cianjur, ketersediaan pupuk disebut dipastikan mencukupi dengan pasokan yang telah disiapkan di sejumlah gudang strategis, di antaranya Sindangbarang, Cireunghas, dan Pasir Hayam.
Sementara itu, Bupati Cianjur DR. dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG., menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi petani, khususnya dalam menyeimbangkan biaya produksi dengan harga jual hasil panen.
“Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan. Petani tidak boleh dirugikan akibat harga jual yang terlalu rendah setelah memikul biaya tanam dan pupuk yang tinggi,” tegas Bupati.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, S.IP., MM., memastikan seluruh bantuan dan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayahnya akan disalurkan secara baik dan tepat sasaran.
Ia juga menanggapi isu dugaan adanya oknum ketua kelompok tani yang mengumpulkan atau menyalahgunakan KTP petani untuk kepentingan pengajuan yang tidak sesuai ketentuan.
“Jika ada permasalahan, kekacauan, atau penyalahgunaan KTP yang tidak sesuai di masyarakat, segera laporkan kepada kami. Kita akan turun langsung ke lokasi dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Wahyu di sela-sela kegiatan Bimtek Inovasi dan Hilirisasi Produk Pertanian.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan secara berkala, distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Cianjur diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.
