CIANJUR — Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Gunung Sari–Sukajembar, Kabupaten Cianjur, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp17.729.009.994, menuai sorotan masyarakat dan lembaga kontrol sosial.
Proyek yang dikerjakan PT Karya Bina Mitra tersebut diduga mengalami sejumlah persoalan kualitas pekerjaan. Bahkan, berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa bagian pengecoran jalan yang baru dikerjakan dilaporkan telah mengalami kerusakan sebelum seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas material, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan proyek di lapangan.
Tokoh masyarakat Sukajembar, Bah Tarji, mengaku kecewa melihat kondisi fisik pekerjaan tersebut. Ia menduga kerusakan yang terjadi berkaitan dengan kualitas material dan komposisi campuran yang digunakan dalam proses pengecoran.
“Ini pekerjaan belum selesai, tetapi kondisi fisiknya sudah terlihat rusak di sejumlah titik. Kami menduga campuran semen kurang dan pasir yang digunakan mengandung lempung. Hal ini perlu diuji untuk memastikan apakah material tersebut sudah sesuai standar teknis,” ungkap Bah Tarji kepada awak media.
Selain pekerjaan badan jalan, Bah Tarji juga menyoroti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Menurutnya, pemasangan batu dan kualitas adukan semen-pasir di sejumlah bagian perlu diperiksa kembali karena diduga tidak memenuhi standar konstruksi yang dipersyaratkan.
Temuan dan keluhan masyarakat tersebut turut memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan proyek.
Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh, termasuk menguji kualitas material dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
Sementara itu, Ketua DPD Korwil Jawa Barat LSM Laskar Siliwangi, W. Gunawan, S.H., didampingi Sekretaris Jenderal Dalimunte, S.H., M.H., menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan tersebut melalui jalur hukum.
Gunawan menegaskan, penggunaan anggaran publik harus disertai tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, baik dari sisi kualitas, transparansi, maupun akuntabilitas.
“Pekerjaan ini menggunakan uang rakyat. Karena itu, kualitas dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan membawa persoalan ini ke Tipidkor Polda Jawa Barat dan Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Gunawan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses pengadaan, penggunaan material, pelaksanaan pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan.
Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau indikasi tindak pidana, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tak hanya kontraktor pelaksana, Gunawan juga meminta pihak pengawas proyek dari instansi terkait dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami meminta APH tidak hanya memeriksa kontraktor, tetapi juga menelusuri peran pengawas proyek. Jika nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran atau pembiaran, tentu harus ada konsekuensi hukum sesuai tingkat keterlibatannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Karya Bina Mitra maupun Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terkait dugaan kerusakan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak kontraktor dan instansi terkait guna memperoleh penjelasan serta memastikan keberimbangan informasi.
