CIEMAS, SUKABUMI — Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026. Program tersebut akan berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026.
Persiapan pelaksanaan TMMD dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis yang diikuti Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas bersama unsur Forkopimda di Ruang Data Makodim 0622/Kabupaten Sukabumi, Kamis (17/9/2026).
Paban V/Wilhanrat Sterad, Kolonel Inf Denny Noviandi, mengatakan TMMD ke-130 tahun ini dilaksanakan secara serentak di 51 wilayah Kodim kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“TMMD ke-130 Tahun Anggaran 2026 akan digelar di 51 wilayah Kodim Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan sebaran Dansatgas,” ujarnya.
Di Kabupaten Sukabumi, Desa Mekarjaya dipilih sebagai pusat kegiatan dengan sejumlah sasaran pembangunan. Salah satunya peningkatan jalan sepanjang sekitar 2 kilometer dengan lebar 2,5 meter.
Selain infrastruktur jalan, program tersebut juga mencakup pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) serta sejumlah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyatakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi siap mendukung pelaksanaan TMMD. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Sukabumi selalu support dan mendukung kegiatan TMMD ini setiap tahunnya,” kata Andreas.
Tak hanya menyasar pembangunan fisik, TMMD ke-130 juga akan diisi berbagai program nonfisik, di antaranya wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta program unggulan TNI AD dalam penyediaan air bersih.
Khusus di wilayah Ciemas, sejumlah titik sumur bor disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Andreas menambahkan, penetapan Desa Mekarjaya sebagai lokasi TMMD dilakukan berdasarkan hasil survei dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan jajaran TNI.
“Wilayah tersebut dipilih karena membutuhkan percepatan penanganan pembangunan dan pelayanan dasar,” pungkasnya.
